ELHARAMAIN NEWS — Pemerintah mengambil langkah baru untuk meningkatkan kenyamanan dan kepastian layanan jemaah haji Indonesia. Melalui Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah, Kartu Nusuk jemaah haji 1447 H/2026 M akan dibagikan sejak masih berada di Indonesia, sebelum keberangkatan ke Tanah Suci.
Kebijakan ini bertujuan memastikan jemaah telah memiliki akses legalitas resmi untuk memasuki Makkah, Madinah, hingga kawasan puncak haji di Arafah, tanpa harus menghadapi kendala administratif setibanya di Arab Saudi.
Staf Teknis KJRI Jeddah, Hasyim Hilaby, menyebut langkah ini juga dimaksudkan untuk memberikan ketenangan psikologis bagi jemaah sejak awal keberangkatan.
“Kebijakan ini diambil agar jamaah lebih tenang sebelum berangkat. Nusuk sangat penting karena menjadi akses legalitas jamaah Indonesia selama menjalankan ibadah haji,” ujarnya saat pelatihan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) di Jakarta, Kamis (15/1/2026).
Hasyim menjelaskan, Kartu Nusuk berfungsi sebagai filter untuk mencegah masuknya pihak ilegal yang dapat mengganggu mobilitas jemaah resmi. Dengan distribusi dilakukan di Tanah Air, berbagai persoalan teknis yang kerap muncul di Arab Saudi diharapkan dapat diminimalisasi.
Selain itu, aktivasi kartu juga akan dilakukan lebih dini di Indonesia. Skema ini dinilai akan mempermudah jemaah saat tiba di Tanah Suci karena seluruh aspek administratif telah disiapkan sebelumnya.
Menjawab kekhawatiran sebagian jemaah, khususnya lansia, KJRI menegaskan bahwa penggunaan aplikasi Nusuk di ponsel tidak bersifat wajib bagi jemaah haji reguler.
Instrumen utama akses peribadatan dan mobilitas tetap mengandalkan kartu fisik Nusuk yang dibawa masing-masing jemaah. Aplikasi digital hanya berfungsi sebagai cadangan jika terjadi kondisi darurat.
“Tidak diharuskan pakai aplikasi di HP. Itu hanya sebagai backup. Jamaah Indonesia sudah jelas dengan seragamnya, petugas di sana tahu itu jamaah haji,” tegas Hasyim.
Aplikasi Nusuk baru akan digunakan apabila kartu fisik hilang atau jemaah terpisah dari rombongan. Dengan skema ini, pemerintah berharap beban teknis jemaah dapat dikurangi, sehingga mereka bisa lebih fokus mempersiapkan diri secara fisik dan spiritual menjelang ibadah haji.
