ELHARAMAIN NEWS — Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, resmi menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konsolidasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Tahun 1447 H/2026 M, Jumat (10/4/2026) malam.
Dalam pidato penutupnya, Wamenhaj menyoroti langkah transformasi besar dalam tata kelola perhajian, khususnya terkait penyetaraan masa tunggu jemaah haji di seluruh Indonesia.
Salah satu capaian utama adalah standardisasi masa tunggu haji yang kini disamaratakan menjadi 26 tahun di seluruh wilayah.
“Kita menyadari bahwa kebijakan penyetaraan masa tunggu ini awalnya memicu berbagai respons dan dinamika di tengah publik. Namun, ini adalah langkah transformasi untuk memberikan rasa keadilan. Tidak boleh lagi ada warga negara yang harus menunggu 40 tahun hanya karena perbedaan domisili, sementara di wilayah lain jauh lebih singkat. Sekarang, semua sama di angka 26 tahun,” tegas Wamenhaj.
Menurutnya, kebijakan ini dilakukan melalui redistribusi kuota yang lebih proporsional serta manajemen data jemaah yang terintegrasi, sehingga kepastian keberangkatan menjadi lebih terukur secara nasional.
Selain isu antrean, Wamenhaj juga menekankan pentingnya transformasi dalam pengelolaan keuangan haji agar lebih adil bagi jemaah yang berangkat maupun yang masih menunggu.
“Isu antrean dan isu keuangan ini saling berkaitan. Kita tidak bisa bicara soal memangkas antrean tanpa bicara soal bagaimana kesiapan uangnya. Begitu juga sebaliknya, keuangan haji kita tidak akan sehat kalau manajemen antreannya berantakan dan tidak terukur,” ujarnya.
Terkait wacana “War Ticket” yang sebelumnya disampaikan oleh Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, Wamenhaj menjelaskan bahwa skema tersebut merupakan respons atas panjangnya antrean haji Indonesia yang mencapai jutaan orang.
“Ini adalah upaya kita mewujudkan istitha’ah yang sesungguhnya. Jika ada tambahan kuota besar, kita bisa putuskan bersama DPR untuk membuka skema ini bagi yang mampu secara material dan kesehatan untuk berangkat saat itu juga,” pungkas Dahnil.
Untuk mendukung transformasi tersebut, pemerintah juga melakukan pengetatan komponen biaya di Arab Saudi tanpa mengurangi kualitas layanan konsumsi dan akomodasi. Selain itu, pengelolaan dana haji terus diperkuat agar lebih transparan dan akuntabel.
“Transformasi keuangan ini bukan sekadar soal angka, tapi soal menjaga amanah jutaan jemaah yang sudah menitipkan uangnya. Kita ingin ekosistem keuangan haji kita sehat dan sustainable untuk jangka panjang,” tambahnya.
Menutup sambutannya, Wamenhaj menegaskan bahwa hasil Rakernas harus segera diimplementasikan oleh seluruh jajaran demi meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah.
“Rakernas ini adalah tonggak sejarah. Kita pulang dari sini dengan membawa sistem yang lebih adil dan keuangan yang lebih transparan. Mari kita layani jemaah dengan standar terbaik yang kita miliki,” tutupnya.
