Akselerasi Haji 2026, Kemenhaj Fokus Mitigasi Keamanan dan Fleksibilitas Layanan Jemaah

ELHARAMAIN NEWS — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia terus mempercepat persiapan operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M. Selain kesiapan teknis, pemerintah juga menaruh perhatian besar pada aspek keselamatan jemaah di tengah dinamika global serta fleksibilitas layanan ibadah.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Puji Raharjo, saat menerima kunjungan kerja pengawasan Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Kantor Teknis Urusan Haji Madinah.

Dalam paparannya, Puji menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk menghadapi potensi dampak dari situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah.

“Keselamatan jemaah tetap menjadi prioritas utama. Kami menyiapkan sejumlah skenario mitigasi yang komprehensif agar jemaah dapat beribadah dengan aman dan tenang,” ujarnya, Senin (30/3/2026).

Selain aspek keamanan, pemerintah juga tengah mematangkan skema layanan seperti tanazul (pemulangan lebih awal atau penundaan) dan murur (melintas di Muzdalifah) guna menjaga kelancaran pergerakan jemaah saat puncak haji.

Terkait kewajiban pembayaran dam, Puji menegaskan bahwa pemerintah mengedepankan prinsip kemudahan dan fleksibilitas bagi jemaah.

“Kami memberikan kebebasan kepada jemaah dalam pelaksanaan dam, baik dilakukan di Tanah Suci maupun di Tanah Air. Pemerintah hadir untuk memfasilitasi dan memberikan kemudahan,” jelasnya.

Sementara itu, Pembantu Teknis Urusan Haji Umrah pada Kantor Urusan Haji Jeddah, Zakaria Anshori, memastikan bahwa kesiapan di lapangan terus dimatangkan. Berbagai aspek layanan seperti transportasi, akomodasi, konsumsi, hingga layanan kesehatan terus dipersiapkan secara intensif.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komite III DPD RI, Dailami Firdaus, memberikan apresiasi atas langkah strategis yang telah dilakukan pemerintah. Namun, ia mengingatkan agar pengawasan di titik-titik krusial tetap diperketat.

“Kami mendukung penuh langkah pemerintah, namun pengawasan di lapangan, khususnya terkait kesiapan petugas dan kenyamanan hotel di Madinah, harus terus dijaga,” tegasnya.

Kunjungan tersebut ditutup dengan peninjauan langsung ke sejumlah dapur katering jemaah haji di Madinah guna memastikan kualitas konsumsi tetap terjaga sesuai standar yang ditetapkan.

Related Post