ELHARAMAIN NEWS — Badan Pengelola Keuangan Haji (Badan Pengelola Keuangan Haji/BPKH) menegaskan Indonesia harus naik kelas dalam ekosistem ekonomi haji dunia. Bukan lagi sekadar “pembeli musiman”, tapi pemain aktif yang menguasai rantai nilai dari sektor perhotelan hingga logistik.
Anggota Badan Pelaksana BPKH Bidang Investasi Langsung, M. Arief Mufraini, menyebut sejak pembentukan BPKH Limited pada 2023, arah kebijakannya sudah jelas: investasi langsung di sektor haji dan umrah. Langkah itu didukung lintas kementerian, termasuk Kementerian Agama Republik Indonesia, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Indonesia sendiri merupakan negara dengan jumlah jemaah haji terbesar di dunia. Setiap tahun lebih dari 200 ribu orang berangkat ke Tanah Suci, ditambah sekitar 1,5 juta jemaah umrah. Pergerakan masif ini menciptakan ekosistem ekonomi bernilai besar—mulai dari hotel, konsumsi, transportasi, hingga layanan pendukung lainnya.
“Ini tahapan awal untuk bergeser dari procurement ke investasi,” kata Arief, Senin (16/2/2026).
Namun, penetrasi pasar tersebut masih membutuhkan penguatan regulasi melalui revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji agar model investasi bisa dijalankan lebih komprehensif. Saat ini, BPKH Limited dalam sejumlah praktik masih berperan sebagai fasilitator.
Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, menegaskan langkah ini merupakan fondasi kedaulatan ekonomi haji. Menurutnya, kedaulatan bukan berarti mengomersialisasikan ibadah, melainkan memastikan tata kelola ekonomi haji berjalan profesional, efisien, dan berpihak pada jemaah.
Salah satu contoh konkret adalah optimalisasi area komersial hotel yang digunakan jemaah Indonesia. Selama ini, potensi ekonominya dikelola pihak eksternal. Melalui skema investasi strategis, sebagian nilai ekonomi diharapkan kembali memperkuat dana haji dan memberi manfaat langsung bagi jemaah.
BPKH juga menginisiasi penyediaan konsumsi pada fase pra dan pasca-Armuzna, agar jemaah mendapatkan layanan makan tiga kali sehari secara penuh—standar yang sebelumnya belum optimal.
Ke depan, BPKH menyatakan siap berkolaborasi dalam pengembangan Kampung Haji yang digagas pemerintah melalui Danantara sebagai leading sector. Langkah ini disebut sebagai agenda strategis nasional untuk memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem haji global.
