ELHARAMAIN NEWS — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) tancap gas menghadapi penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M. Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf melantik sejumlah pejabat strategis sebagai bagian dari penguatan kepemimpinan dan konsolidasi organisasi jelang musim haji.
Pelantikan yang digelar di Jakarta, Rabu (14/1/2026), menjadi sinyal kuat kesiapan pemerintah menghadapi kompleksitas layanan haji dan umrah yang menuntut kecepatan, ketepatan, serta profesionalisme tinggi.
Dalam sambutannya, Menhaj menegaskan bahwa pejabat yang dilantik memegang peran krusial dalam memastikan seluruh tahapan persiapan haji berjalan dengan integritas dan koordinasi yang solid.
“Kita berada pada fase krusial persiapan Haji 2026. Waktu semakin dekat, sehingga seluruh jajaran harus bekerja lebih fokus, cepat, dan terkoordinasi,” tegas Irfan Yusuf.
Menhaj menyoroti sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian utama. Salah satunya adalah pelunasan biaya haji yang telah melampaui 100 persen kuota. Capaian ini dinilai positif, namun juga menuntut kehati-hatian dalam pengelolaan jemaah cadangan.
Menurutnya, aspek regulasi dan kesiapan teknis harus dikaji matang agar tidak menimbulkan persoalan di lapangan saat operasional haji berlangsung.
Isu strategis berikutnya adalah kesiapan infrastruktur dan layanan, mulai dari asrama haji, transportasi udara, hingga layanan di Arab Saudi. Menhaj menegaskan bahwa asrama haji merupakan wajah pertama pelayanan negara kepada jemaah, sehingga kualitas layanan harus benar-benar terjaga.
Sementara itu, penyelenggaraan penerbangan haji membutuhkan koordinasi lintas negara, ketepatan jadwal, serta standar keselamatan tinggi. Layanan di Arab Saudi pun diminta sepenuhnya sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan.
Menhaj juga menyoroti penyelesaian dokumen jemaah, khususnya verifikasi paspor, yang saat ini telah mencapai hampir 50 persen. Ia meminta seluruh jajaran kantor wilayah mempercepat proses tersebut melalui pengawasan dan pendampingan yang lebih intensif.
Di sisi lain, kesiapan petugas haji dinilai sebagai faktor kunci keberhasilan layanan. Diklat Petugas Haji telah dimulai dengan durasi sekitar satu bulan, mencakup pembinaan fisik dan mental.
“Petugas haji adalah duta negara sekaligus pelayan tamu Allah. Mereka harus bekerja dengan empati, disiplin, dan tanggung jawab tinggi,” ujar Menhaj.
Dalam penyelenggaraan haji khusus, Menhaj menekankan pentingnya konsolidasi kesiapan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Pengawasan diminta diperkuat, koordinasi ditingkatkan, serta penegakan aturan dilakukan secara konsisten demi menjaga kepercayaan publik.
Adapun pejabat yang dilantik terdiri atas staf khusus dan kepala kantor wilayah Kemenhaj. Di antaranya:
-
Abdul Wahid, Staf Khusus Bidang Diplomasi dan Kerja Sama Kelembagaan
-
Andik Setiawan, Staf Khusus Bidang Pengembangan SDM dan Petugas Haji
-
Rachmat Tri Fahmi, Staf Khusus Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi
Sementara itu, sejumlah kepala kantor wilayah Kemenhaj juga dilantik untuk beberapa provinsi, termasuk Kepulauan Riau, Lampung, Banten, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Tengah.
Menutup sambutannya, Menhaj mengingatkan seluruh pejabat yang dilantik agar menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan. Ia berharap seluruh jajaran dapat bekerja solid demi mewujudkan penyelenggaraan Haji 2026 yang berintegritas, transparan, dan akuntabel.
